Penerima PKH Wajib Tau Peruntukan Anggaran yang Diterima, Ini Dia Pesan Kang Ace Wakil Ketua Komisi VIII DPR

Sedang Trending 6 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Tubagus Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komisi VIII DPR saat memberikan pengarahan kepada para penerima PKH

Sosial, SekitarKita.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily menegaskan kepada para penerima biaya Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat memanfaatkan support sesuai ini dengan tepat peruntukannya. Khususnya pada biaya PKH ini tidak boleh salah sasaran.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kang Ace, sapaan berkawan Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini, saat memberikan pembekalan dalam aktivitas Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH), Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Rabu (10/1/2024).

Hadir dalam aktivitas tersebut, para pendamping PKH dan juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta PKH dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Alhamdulillah, kita bisa silaturahmi. patepung lawung, paamprok jongkok. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu nan telah berkenan datang untuk bersilaturahmi dengan saya selaku ketua Komisi VIII DPR nan telah memastikan program PKH menjadi kebijakan negara kita,” ucap Kang Ace.

Kang Ace juga memberikan penjelasan, bahwa PKH itu bukan program pemerintah kabupaten. Juga bukan program pemerintah provinsi. Akan tetapi PKH merupakan program Pemerintah Pusat dengan melalui Kementerian Sosial (Mensos) nan dibahas anggarannya melalui Komisi VIII DPR.

Tujuan utama program PKH ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan taraf kesejahteraan masyarakat nan dinilai pendapatannya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil, menyusui, dan balita, pendidikan, lansia, dan disabilitas.

“Sebab, jika kita lihat masalah nan dihadapi oleh kita sebagai bangsa saat ini berkutat dengan masalah sosial. Karena itu, saya sebagai ketua Komisi VIII tidak diam. Kita mau masyarakat tidak boleh mengalami masalah mengenai pemenuhan kebutuhan dasar,” ujar Kang Ace.

Karena itu, anggaran program PKH untuk seluruh Indonesia, besar, mencapai Rp29 triliun. Anggaran sebesar itu dianggarkan oleh Komisi VIII DPR untuk membantu masyarakat agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain PKH, ada juga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Secara nasional, BNPT menelan anggaran Rp45 triliun. Itu duit dari mana, duit dari APBD, Pemerintah Pusat. Proses pembahasannya di Komisi VIII DPR,” tuturnya.

KPM PKH, kata Kang Ace, adalah orang-orang terpilih. Sebab, secara nasional hanya 10 juta penduduk nan menerima PKH. Padahal total masyarakat Indonesia sebanyak 270 juta. “Jadi ibu-ibu, bapak-bapak adalah orang-orang nan terpilih mendapatkan PKH,” ucap Kang Ace.

Program BPNT pun, ujar Kang Ace, sama. Tidak semua orang menerima support itu. Secara nasional, jumlah penerima BPNT hanya 18,8 juta warga. “Karena itu, pemerintah wilayah tidak bisa menyatakan program PKH dan BPNT. Komo deui (apalagi) kepala desa,” ujarnya.

Kang Ace menuturkan, datang ke Rancabali, Kabupaten Bandung, diundang olah koordinator kabupaten (korkab) dan koordinator kecamatan (korcam), selain untuk silaturahmi juga memastikan program tersebut sebagaimana mestinya. “Apakah digunakan untuk kepentingan sesuai peruntukan alias tidak,” tutur Kang Ace.

Dalam kesempatan itu, Kang Ace kembali menjelaskan tentang empat komponen PKH. Yaitu, pertama komponen kesehatan, ibu hamil, menyusui, dan balita. Komponen kedua, pendidikan. Ketiga kesejahteraan penduduk lanjut usia (lansia) dan keempat disablitas.

“Tidak boleh ada lagi di Indonesia ini, stunting. Tujuan program PKH untuk ibu hamil, menhyusui, dan balita adalah untuk mengatasi stunting (gangguan tumbuh kembang anak, tidak sesuai standard kesehatan dan usia),” ucap Kang Ace.

Stunting bukan hanya fisik, tetapi nan lebih membahayakan adalah kepintaran anak terganggu. Sehingga, anak tidak bisa menerima pengetahuan pengetahuan dan pelajaran. “Kecerdasan IQ-nya di bawah standard. Itu nan lebih berbahaya,” ujar Kang Ace.

Di Kabupaten Bandung, tutur Kang Ace, tetap banyak nan menderita stunting. Berdasarkan pesentase, di Kabupaten Bandung, tetap 20 persen dari total populasi anak, menderita stunting. Seharusnya, pemerintah wilayah memilkiki tanggung jawab untuk mengatasi masalah itu.

“Alhamdulillah kami di Komisi VIII DPR mempunyai tanggungjawab untuk memikirkan rakyat terutama dalam memgatasi stunting. Karena itu, support PKH jangan dibelanjakan untuk perihal lain. Apalagi diberikan ke suami untuk membeli rokok. Tidak boleh,” tuturnya.

Komponen kedua PKH, kata Kang Ace, pendidikan. Bantuan PKH untuk komponen ini pun tidak boleh dibelanjakan untuk perihal lain, selain sepatu, seragam, buku, dan peralatan sekolah lainnya.

“Jadi tidak boleh lagi anak Indonesia tidak sekolah lantaran tidak punya seragam, sepatunya rusak, buku. Tidak boleh lagi nan begitu. Setiap anak kudu mendapatkan kewenangan mengenyam pendidikan,” ucap Kang Ace.

Kang Ace juga mengingatkan tentang tidak boleh anak menikah di bawah usia 18 tahun. Anak kudu sekolah, minimal SMA. Kalau perlu sampai kuliah.

Karena itu, PKH memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi lewat pragam KIP Kuliah.

“Tidak boleh lagi MBA (married by accident). Menikah lantaran mengandung duluan. Anak-anak kudu didorong berpendidikan, sekolah agar muncul pemimpin-pemimpin dari Rancabali,” ujarnya.

Komponen ketiga, adalah kesejahteraan lansia. PKH untuk lansia ini bermaksud agar tidak ada lagi lansia nan telantar lantaran telah tua. Mereka kudu terpenuhi kebutuhannya. Keempat, disabilitas, orang mempunyai keterbatasan bentuk dan mental.

“ATM PKH kudu dipegang. Tidak boleh dipegang orang lain. Apalagi dijaminkan untuk meminjam duit ke bank emok. Tidak boleh,” ucap Kang Ace.***

Selengkapnya
Sumber Kabar SekitarKita
Kabar SekitarKita