Miris, akses jalan buruk dikeluhkan warga Karawang Barat, sempat demo tapi tak digubris

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

infrastruktur nan berlubang dan bergelombang di Jalan Raya Tanjungpura - Rengasdengklok- Batujaya, Kecamatan karawang Barat, Kabupaten Karawang

Karawang | SekitarKita.id,- Buruknya akses prasarana nan berlubang dan bergelombang di Jalan Raya Tanjungpura – Rengasdengklok- Batujaya, Kecamatan karawang Barat, Kabupaten Karawang dikeluhkan penduduk dan pengendara sekitar.

Ironisnya, penduduk beberapa waktu lampau menggelar tindakan tenteram ke Bupati Karawang tepatnya bulan Maret 2023 seolah tak digubris oleh pemerintah, sederhana tuntutan masyarakat Karawang Barat ialah mau diperbaiki jalan secara permanen.

Tokoh masyarakat Karawang Barat, Syarif Husen mengatakan, pihaknya mengakui, pemerintah setempat sering melakukan perbaikan jalan namun dinilai tidak efekktif.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Ia menjelaskan, kerusakan jalan tersebut sudah terjadi bertahun-tahun, namun perbaikan nan dilakukan pemerintah selama ini hanya tambal sulam. Padahal, kata dia, jalan tersebut merupakan akses utama mobilitas penduduk Karawang Barat.

Syarif Husen nan juga sebagai ketua Sentral Gerakan Pemuda Rengasdengklok mengklaim, lemahnya pengawasan dan monitoring dari dinas mengenai dalam pengerjaan proyek jalan tersebut.

warga melakukan protes terhadap jalan berlubangwarga melakukan protes terhadap jalan berlubang

“Ada beberapa ruas jalan Tanjung Pura-Rengasdengklok dibiarkan rusak begitu saja. Keinginan saya di jalan tanjung pura-Rengasdenglok-Batujaya bisa bertambah rambu-rambu lampau lintas seperti penerangan jalan,” kata Syarif kepada SekitarKita.id, senin (04/03/2024).

Ia menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat mengenai kejuaraan masyarakat tersebut.

“Alhamdulillah saat kami konfirmasi ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat responnya bagus dan langsung di perbaikan tidak sampai KM 8,” ucapnya.

Ia menegaskan, baik itu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang maupun Pemprov Jabar untuk mengevaluasi keahlian kontraktor nan melakukan pengerjaan proyek jalan dan meninjau hasil pengerjaan kontraktor lelang tersebut.

“Untuk aktivitas kedua nan lakukan kemarin kami mengadakan aktivitas tandai lubang, untuk itu kami bakal melayangkan surat tertulis resmi kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, PJ Gubernur, Bupati Karawang dan Dinas PUPR Karawang ,” jelas dia kembali.

Sejumlah titik ruas jalan berlubang membahayakan pengendara nan melintasSejumlah titik ruas jalan berlubang membahayakan pengendara nan melintas

Syarif berencana, setelah melayangkan surat kemudian tidak ada respon, maka dia bakal melakukan tindakan berbareng masyarakat Karawang Barat melakukan aktivitas tutup lubang agar mengundang perhatian publik.

“Barusan saya konfirmasi ke UPTD III Bandung merespon bahwasanya tetap jalan tersebut bakal di selenggarakan tahun 2024, disaat kami tanyakan kembali bulan apa di kerjakan belum direspon,” papar Syarif.

Pihaknya mengatakan, di tahun 2023 saat tetap menjabat wakil Bupati Karawang nan sekarang sudah menjadi Bupati sempat berbincang berbareng Dinas PUPR mengenai keluhan masyarakat agar supaya akses jalan tersebut dikerjakan secara serius (permanen).

“Bupati Karawang H. Aep merespon kami bakal berupaya jika tahun 2024 anggaran perbaikan tersebut bakal direalisasikan, ini kan sudah jadi peringatan dengan adanya aktivitas kita kemarin bakal kami kembali mengirim surat ke Pemprov Jabar dan Kementrian PUPR,” tegasnya.

“Bahkan kami memberikan usulan kepada Pemda Karawang, Satlantas Polres Karawang, Dishub Jabar Dinas Perhubungan untuk dibuatkan patokan pemberlakuan jalan untuk mobil-mobil Besar, apalagi saya mengusulkan untuk diberlakukannya biaya CSR (Corporate social responsibility) dari perusahaan di Karawang Utara dialokalisasikan perbaikan jalan tersebut,” sambungnya.

Ia berharap, Pemda Karawang sendiri tetap melakukan upaya-upaya kewenangan-kewenangan tersebut untuk perbaiki Baik itu secara permanen, perbaikan jalan secara berkala.

Jangan sampai terjadi lempar tanggung jawab antara Pemda Karawang dan Pemprov Jabar, jika perihal itu dibiarkan maka bakal berakibat kepada kerusakan nan semakin parah.

“Jangan hanya ada perintah dari Pemprov Jabar, Pemda Karawang baru gerak, jadi kesannya ketika ada pengarahan baru mereka mobilitas kayak seolah lepas tanggung jawab,” cetusnya.

“Tidak hanya jalan Provinsi saja nan dikeluhkan masyarakat di Karawang, melainkan beberapa ruas jalan pedesaan nan menghalang mobilitas perekonomian masyarakat Karawang, ini perlu dievaluasi keahlian Dinas,” tandasnya.

Laporan: Andyka Nugroho

Editor: abdul Kholilulloh

Selengkapnya
Sumber Kabar SekitarKita
Kabar SekitarKita