Kang Ace Sebut Akan Hapus Nama Penerima PKH Jika Anggarannya Digunakan untuk Gadaikan Bank Emok, Begini Katanya

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Bandung, SekitarKita.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzili mengingatkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menggunakan biaya PKH untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya.

Menurut Kang Ace, sapaan berkawan Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini, bahwa biaya PKH tidak boleh untuk perihal lain, apalagi jika digadaikan ke bank emok.

Hal ini disampaikan Kang Ace berbarengan saat memberikan pengarahan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi para Ketua KPM PKH se-Kecamatan Pacet, Kertasari, dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jumat (30/12/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara nan berjalan di GOR Sejabat Majalaya (Gedung KONI), Jalan Cikaro, Majakerta, Majalaya itu diikuti oleh 750 peserta.

“Saya mau PKH digunakan sesuai tujuan. Karena, saya banyak mendapatkan laporan program PKH tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya, di tempat nan lain digadaikan bank emok,” kata Kang Ace.

Secara tegas menurut Kang Ace, jika ada nan menggunakan PKH untuk kepentingan lain, pendamping KPM PKH kudu segera melaporkan, agar namanya dicoret sebagai penerima PKH.

“PKH menggunakan biaya nan cukup besar. Saya kebetulan ketua Komisi VIII DPR nan telah mengganggarkan PKH secara nasional nilainya mencapai Rp29 triliun,” katanya.

Uang negara milik rakyat itu dianggarkan oleh Komisi VIII DPR dan juga dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membantu rakyat, terutama untuk mengatasi kemiskinan.

“Maka semestinya program PKH ini dapat mengangkat harkat derajat masyarakat Kabupaten Bandung dan tidak menimbulkan masalah baru. Misalnya, digadaikan untuk kepentingan lain. Itu tidak boleh. Karena PKH ini untuk membangun bangsa besar, sejahtera, dan jaya,” ujar Kang Ace.

Bangsa nan besar, lanjut Kang Ace, hanya bisa dibangun oleh orang-orang besar juga. Yaitu orang-orang berilmu, pintar, cerdas, dan sehat.

Program PKH ini hanya diperuntukkan bagi 10 juta dari 273 juta rakyat Indonesia, nan penghasilannya di bawah standard. Olah lantaran itu, KPM PKH kudu memanfaatkan program ini sebaik-baiknya.

“Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga dianggarkan oleh Komisi VIII DPR sebesar Rp45 triliun bagi 18,9 juta penduduk. Itu pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten,” tutur wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Bandung Barat (KBB) itu.

Berikut ini 4 Komponen PKH

Dalam kesempat itu, Kang Ace kembali menjelaskan tentang empat komponen PKH. Pertama komponen kesehatan, ibu hamil, menyusui, dan balita. Kedua, anak sekolah. Ketiga, kesejahteraan lansia, dan keempat diabilitas.

Alasan komponen pertama ialah untuk kesehatan ibu hamil, menyusui, dan balita, lantaran masa itu nan paling menentukan bagi kehidupan rakyat Indonesia.

“Kita (Indonesia) mau lepas dari stunting alias gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi,” kata Kang Ace.

“Angka stunting di Kabupaten Bandung tetap cukup besar, 20 persen dari populasi anak-anak. Ibu mengandung dan menyusui, itu menentukan masa depan anak,” ujar dia.

Menurut Kang Ace, jika ibu mengandung mengonsumsi makanan sembaran, tidak bergizi, otomatis bakal dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi di dalam rahim dan tumbuh kembangnya.

Karena itu, Kang Ace meminta para ibu-ibu penerima PKH, dapat dibelikan makanan bergizi. Agar melahirkan generasi Indonesia nan berkualitas.

“Di era modern saat ini jika tetap ada nan kekurangan gizi, kualitas bangsa kita bakal rendah. Kita tidak mau tumbuh kembang anak-anak tertinggal lantaran kekurangan gizi,” tutur Kang Ace.

Stunting, bukan sekadar fisik, tetapi juga IQ tidak sempurna, di bawah standard. nan bakal mengakibatkan anak-anak bakal susah mempunyai pengetahuan dan keterampilan, sehingga masa depan suram (madesu).

“Itu tidak boleh terjadi pada anak-anak kita. Tidak boleh lagi di Indonesia, anak-anak kekurangan gizi. IQ-nya jongkok, nan tidak bisa mengikuti pendidikan dan sekolah lantaran tidak mempunyai keahlian untuk belajar,” ucapnya.

Kang Ace menyatakan, berasas penelitian para ahli, 1.000 hari pertama seorang manusia menentukan masa depannya. Sejak di dalam perut hingga usia 2 tahun, betul-betul kudu diisi dengan makanan bergizi, pengetahuan, dan pola asuh nan betul-betul terukur.

“Selain anak diberikan makanan bergizi dan ASI, ibu nan menyusui pun kudu mendapatkan makanan bergizi,” ujar Kang Ace.

Komponen kedua, tuturnya, pendidikan anak untuk SD, SMP, dan SMA. KIP kuliah. Pemerintah mau tidak ada lagi anak-anak Indonesia nan putus sekolah akibat ketiadaan biaya, tidak bisa bayar SPP, dan membeli seragam. Tidak boleh lagi ada anak-anak Indonesia buta huruf.

“Walaupun dia anak perempuan, berikan haknya untuk sekolah setinggi-tingginya. Jangan lagi ada pemikiran, keun bae anak istri mah lulus SMP urang kawinken. Ke ge ka dapur, ka dapur oge. Jangan punya pikiran seperti itu lagi,” tuturnya.

Apalagi saat ini, undang-undang tidak membolehkan anak di bawah usia 18 tahun dinikahkan. Karena itu, jaga anak, adab dan perilakunya agar tidak menikah di bawah 18 tahun. Sebab, pernikahan awal itu, awal mula dari kemiskinan.

“Berdasarkan penelitian, orang nan menikah dalam usia nan tetap muda, secara ilmu jiwa belum siap berumah tangga. nan terjadi, punya anak, suami tidak bekerja. Puyeng, pasea, lampau bercerai. Setelah cerai, jadi janda,” ucap Kang Ace.

Kang Ace mendorong para orang tua menyekolahkan anak mereka setinggi-tingginya. Karena itu, komponen PKH untuk pendidikan jangan diberikan ke bapaknya. Apalagi untuk dibelikan rokok dan dibelikan umpan mancing.

“Komponen ketiga adalah kesejahteraan lanjut usia (lansia). Tidak boleh ada lagi lansia nan ditelantarkan. Komponen keempat adalah disabilitas. Mereka juga kudu mendapatkan perhatian dan pelayanan,” ujarnya.***

Selengkapnya
Sumber Kabar SekitarKita
Kabar SekitarKita