ARTICLE AD BOX
Padalarang, SekitarKita.id – Tubagus Ace Hasan Syadzily Anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, menjelaskan mengenai peran krusial para penyuluh kepercayaan Islam dalam mensosialisasikan biaya dan biaya haji.
Dalam pemaparannya, Kang Ace panggilan berkawan Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini merasa sangat krusial untuk menyampaikannya, lantaran beredar info hoax tentang pengelolaan biaya haji di masyarakat selama ini.
Hal tersebut disampaikan Kang Ace berbarengan dengan aktivitas Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji nan diselenggarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Padalarang, Bandung Barat, Selasa 9 Januari 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kang Ace memaparkan, bahwa banyak nan beranggapan jika biaya haji itu tetap dikelola oleh Kementerian Agama. Ia memastikan, bahwa biaya haji itu sekarang telah dikelola oleh sebuah badan negara, ialah Badan Pengelola Keuangan Haji.
“Penyuluh kepercayaan itu mempunyai peran nan sangat krusial di tengah masyarakat, maka kudu disampaikan tentang biaya haji dan posisi finansial haji itu kepada masyarakat,” sambung Kang Ace.
“Uang haji dikelola siapa? Bukan Kementerian Agama, tapi oleh BPKH,” ujar Kang Ace dihadapan ratusan penyuluh Agama Islam di Bandung Barat.
Kemudian Kang Ace juga menyampaikan beberapa peran krusial dari Komisi VIII DPR RI, ialah mulai dari pembuatan izin tentang soal perhajian, penganggaran penyelenggaraan haji hingga kepada pengawasan penyelenggaraan haji.
“Pertama tugas kita adalah menyusun izin haji. Kedua adalah menentukan pembahasan biaya haji, termasuk finansial haji. Selanjutnya nan ketiga adalah melakukan pengawasan haji,” ungkapnya.
“Biaya (penyelenggaraan haji) tersebut kami bahas. Kami undang Maskapai Garuda, Maskapai Saudi, termasuk BPKH. Setelah proses nan panjang, alhamdulillah, kita bisa turunkan Rp. 93,4 juta,” sebut Kang Ace.
Ia menjelaskan, nan perlu disampaikan, sesungguhnya biaya haji itu 93,4 juta. “Jamaah bayar Rp. 56 juta, selebihnya dibayar dari nilai faedah Rp. 37 juta. Ini nan kudu disampaikan ke jamaah,” tuturnya.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan juga menegaskan, bahwa biaya haji nan dikelola BPKH saat ini sebesar Rp166 triliun. Nilai faedah dari biaya nan dikelola itu, digunakan sepenuhnya untuk kemashlahatan umat.
Indra menyontohkan beberapa proyek nan didanai dari nilai faedah biaya haji antara lain Gedung Kuliah, IAIN Kerinci, Jambi, Gedung Multifungsi Pelayanan Universitas UIN Sultan Thaha Saifudin, Jambi dan Perpustakaan Terpadu Dan Gedung Kuliah Sains Dan Teknologi, IAIN Bengkulu.
Kemudian pembangunan Asrama Haji Medan, Sumatera Utara; Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Asrama Haji Pontianak, Kalimantan Barat.
Kemudian Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu, Kab. Indragiri Hulu, Riau serta Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu, Kota Pariaman, Sumatera Barat dan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu, Kab. Kerinci, Jambi dan lain-lain.***