Bungkam kebebasan pers, IJTI Sangkuriang siap demo tolak Revisi UU Penyiaran investigasi

Sedang Trending 4 hari yang lalu
ARTICLE AD BOX

Cimahi | SekitarKita.id,- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Cimahi- Bandung Barat menolak keras revisi UU Penyiaran pasal nan melarang penayangan karya kewartawanan investigasi nan sekarang tengah di telaah DPR RI.

Sebelumnya penolakan tentang revisi UU Penyiaran ini juga dilakukan Dewan Pers dan seluruh organisasi pers dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

RUU ini merupakan inisiatif DPR nan direncanakan untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Ketua IJTI Korda Cimahi-KBB alias sering disebut IJTI Sangkuriang, Edwan Hadnansyah, mengatakan, pihaknya tengah merencanakan tindakan besar-besaran untuk turun tindakan mengawal revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ini.

 dok. Abdul Kholilulloh)Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Cimahi- Bandung Barat (foto: dok. Abdul Kholilulloh)

“Jika permintaan insan wartawan tidak ditindaklanjuti, IJTI Korda Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat berbareng para wartawan bakal turun tindakan untuk mengawal kasus ini,” kata Edwan kepada wartawan seperti dilansir SekitarKita.id dari PasJabar.com, Kamis, (16/5/24).

Sebagaimana diketahui pada pasal 50 B revisi Undang-Undang penyiaran tersebut melarang penayangan ekslusif Jurnalistik Investigasi.

“Karya Investigasi merupakan karya termahal dalam bumi jurnalisme. Karya Investigasi sudah pasti ditayangkan secara ekslusif di media,” kata Edwan.

Edwan menyebut, salah satu karya termahal dalam bumi kewartawanan adalah karya Investigasi.

“Yang namanya karya Investigasi pasti tayangnya ekslusif, jika tidak ekslusif nan bukan investigasi namanya,” sebutnya.

 istimewa)Ketua IJTI Korda Cimahi-KBB alias sering disebut IJTI Sangkuriang, Edwan Hadnansyah (foto: istimewa)

Pihaknya berambisi DPR segera mencabut pasal-pasal nan dapat mengamputasi kebebasan pers tersebut.

Terlebih lagi DPR dalam penyusunan draft revisi UU Penyiaran tersebut tidak melibatkan Dewan Pers sebagai lembaga nan diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengatur Jurnalisme.

“Kita berambisi DPR segera mencabut pasal-pasal nan mengganggu kemerdekaan Pers tersebut, tidak ada toleransi lain lagi, kami minta segera cabut,” jelasnya.

Sebelumnya, keterangan pers, Selasa (14/5/2024), Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran nan sedang digodok DPR RI.

Ninik menjelaskan, penolakan itu dilakukan lantaran ada pasal nan melarang media untuk menayangkan hasil liputan investigasi.

“Kenapa kemudian kita menolak ini nan pertama adalah ada pasal nan memberikan larangan pada media investigatif,” kata Ninik di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dilansir dewanpers.or.id.

Ninik mengatakan, pasal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers nan tidak mengenal sensor dan pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas.

Pelarangan siaran investigasi, kata Ninik, dinilai sebagai upaya pelarangan karya jurnalistik profesional. Ninik juga menyebut argumen kedua Dewan Pers menolak lantaran RUU Penyiaran ini mengambil kewenangan penyelesaian sengketa pers dari Dewan Pers.

“Penyelesaian (sengketa pers) itu justru bakal dilakukan oleh lembaga nan sebenarnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik,” ucap Ninik.

Menurut Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, jika RUU itu kelak diberlakukan, maka tidak bakal ada independensi pers. Pers pun menjadi tidak profesional. Dia juga mengritik penyusunan RUU tersebut nan tidak sejak awal melibatkan Dewan Pers dalam proses pembuatannya.

Ninik menambahkan, dalam ketentuan proses penyusunan UU kudu ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran.

Larangan penayangan kewartawanan investigasi di draf RUU Penyiaran, ujarnya, juga bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers nan menyatakan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, alias pelarangan penyiaran.

Dampak lainnya, larangan itu bakal membungkam kemerdekaan pers. Padahal jelas tertera dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa kegunaan Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari kombinasi tangan pihak lain.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, minta agar draf RUU itu dicabut lantaran bakal merugikan publik secara luas dan kembali disusun sejak awal dengan melibatkan semua pihak nan berkepentingan.

Penulis : Abdul Kholilulloh

Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : berbagai sumber

Selengkapnya
Sumber Kabar SekitarKita
Kabar SekitarKita